Optimalisasi Penanganan SAD Butuh Pendataan Yang Valid

INDONESIASATU.CO.ID:

JAMBI - Validitas data masih merupakan penyebab masih belum optimalnya penangan masalah sosial di Provinsi Jambi. Tidak hanya untuk masyarakat umum, akurasi data tersebut juga dibutuhkan untuk penanganan masalah sosial Suku Anak Dalam (SAD) masyarakat suku terasing yang tersebar di pinggiran hutan di beberapa kabupaten di Jambi.

Pentingnya data yang valid untuk penanganan masalah sosial tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Bidang Sosial sebelas kabupaten dan kota di Jambi, yang dibuka Sekda Provinsi Jambi M Dianto di sebuah hotel di Kota Jambi, Jumat (9/3). M Dianto mencontohkan, dalam kunjungannya ke daerah-daerah masih menemukan masyarakat penyandang masalah sosial, seperti warga miskin, penyandang cacat, termasuk masyarakat komunitas adat terpencil seperti Suku Anak Dalam, belum terayomi oleh pemerintah maupun dari pihak ketiga yang ingin memberikan kepedulian.

"Berapa jumlah Suku Anak Dalam, datanya harus valid. Ada Temenggung SAD yang akan menyampaikan kepada Jenang untuk berkomunikasi dengan "dunia luar" untuk memfasilitasi kebutuhan termasuk mengetahui keberadaan SAD," jelas Sekda. Selain itu, beber Sekda, beberapa pekerjaan rumah bidang sosial yang difokuskan penangananya di tahun 2018, juga mencakup korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, peningkatan kesehatan warga lanjut usia, pengentasan penyebaran HIV dan narkoba, dan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT).

"Kita berharap agar sinergi lintas sektor terus ditingkatkan karena penanganan 26 penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) tidak dapat diselesaikan oleh Dinas Sosial saja. Tetapi butuh dukungan dari sektor lain, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak. Termasuk dukungan dari Dinas PUPR terkait pengadaan infrastruktur, seperti untuk akses air bersih dan sanitasi," ujar Sekda. Menurut Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi Arif Munandar, melalui Rakor Sosial tersebut, bertujuan untuk membangun sinergitas dan sinkronisasi program dan pembiayaan penanganan masalah antara pemeirntah provinsi, kabupaten kota, pihak swasta dan pemuka masyarakat dan tokoh adat di berbagai pelosok Jambi. (permato)

  • Whatsapp

Berita Terpopuler

Index Berita