Laporan Penggunaan Dana BOS Dan Aset SMA/SMK Di Jambi Tidak Beres

Indonesia Satu – JAMBI : Kendati masih ada yang tidak beres terkait pemeriksaan aset dan pelaporan penggunaan dana BOS untuk SMA/SMK yang telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi semenjak tahun 2017, Pelaksana tugas Gubernur Jambi Fachrori Umar tetap optimis Pemerintah Provinsi Jambi meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemriksa Keuangan (BPK). "Kita tetap optimis mendapatkan WTP dan itu yang kita kejar. Sebelumnya juga WTP," ujar Fachrori Umar usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Jambi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017, di Kantor BPK Perwakilan Jambi, Rabu (11/4) sore. Fachrori Umar menjelaskan, masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan terkait dengan hasil pemeriksaan. Sebab itu dia menegaskan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah bekerja optimal untuk membereskan masalah administrasi yang masih dinilai kurang. "Kepala OPD tetap berada di tempat untuk membenahi serta melengkapi kekurangan administrasi," tegas Fachrori. Fachrori mengakui aset SMA dan SMK menjadi temuan dalam pemeriksaan, yang dulunya di bawah kewenangan pemerintah kabupaten kota. "Dana BOS dan aset SMA dan SMK saat ini sudah beralih menjadi kewenangan provinsi," kata Fachrori yang semenjak Selasa lalu dimandatkan Kemendagri menjabat pelaksana tugas Gubernur Jambi, menggantikan Zumi Zola yang kini menjalani proses hukum di KPK. Sementara itu Sekretaris Daerah M. Dianto menjelaskan terkait dengan dana BOS, termasuk aset SMA/SMK se Provinsi Jambi semenjak peralihan kewenangan memang menjadi kendala, dan membutuhkan waktu untuk mengumpulkan data. "Awalnya tidak menyangka bahwa dana BOS itu merupakan salah satu objek pemeriksaan. Kewenangan provinsi baru masuk di 2017 ini, artinya SPJ masih berada di kabupaten kota tempat sekolah SMA dan SMK berada.,” jelas sekda. (permato)

Index Berita