Hindari Mangkrak, Pembangunan Infrastruktur Dibatasi Satu Periode Kepemimpinan

INDONESIASATU.CO.ID:

JAMBI - Tidak ingin lagi ada temuan proyek mangkrak, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ke depannya hanya akan fokus membangun infrastruktur yang diyakini kelar dalam kurun satu periode kepemimpinan. Penegasan itu disampaikan Sekjen Kementerian PUPR, Anita Firmanti Eko Susetyowati, hal itu pada pemangku kebijakan terkait dalam Rapat Koordinasi Prakonsultansi Regional Kementerian PUPR se-Sumatera di Jambi, baru-baru ini (7/3) di sebuah hotel berbintang di Kota Jambi.

“Kementerian PUPR tidak ingin lagi membangun dalam kurun waktu yang lama, karena berbeda kepemimpinan akan berbeda pula kebijakan. Kita tidak ingin nanti hanya tiang saja dibangun, lalu mangkrak," ungkap Anita merespon banyak kebutuhan infrastruktur yang diusulkan dalam rakor tersebut.

Salah satu usulan yang ditanggapi, yakni terkait soal rencana pembangunan Jembatan Batanghari III yang diusulkan Pemerintah Provinsi Jambi untuk mendukung akses jalan menuju Pelabuhan Muara Sabak di Kabupaten Tanjungjabung Timur. "Untuk Jembatan Batanghari belum bisa dilaksanakan tahun ini. Bisa dipersiapkan, pada akhir tahun 2019 ditender dan 2020 dikerjakan. Untuk jalan menuju Pelabuhan Muara Sabak kita janjikan selesai pengerjaan (rampung)," kata Anita.

Sementara itu Wakil Gubernur Jambi, Fachrori Umar pada rakor rencana kerja pemerintah 2019 bertema “pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas” tersebut, menyampaikan sejumlah kebutuhan infrastruktur prioritas untuk kemajuan perekonomian Jambi. Antara lain peningkatan ruas jalan nasional akses menuju Pelabuhan Muara Sabak, jalan akses ke Candi Muara Jambi, Jalan akses Pelabuhan Roro, serta pembangunan Jembatan Batanghari III.

Selain itu juga diusulkan penataan kawasan dan peningkatan jalan untuk akses menuju Bandara Sultan Thaha dan beberapa infrastuktur lain. Selain dihadiri pemangku Bappeda, untuk mencegah kebocoran dan potensi korupsi dari rencana kegiatan Kementerian PUPR melalui rakor tersebut juga menghadirkan unsur pejabat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (permato)

  • Whatsapp

Index Berita